Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain dalam bentuk undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Gubernur (Pergub), dan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.


Undang-undang

* Undang-undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau.
* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.


Peraturan Pemerintah

* Peraturan-Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


Peraturan Menteri

* Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 167/M.Kominfo/03/2011 tanggal 31 Maret 2012 perihal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


Peraturan Daerah

* Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.


Keputusan Gubernur

* Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.909/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
* Surat Ederan Gubernur Riau Nomor 188.1/HK/05.12 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Close Menu